OIKETAI News – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merinci soal dana janggal senilai Rp349 triliun, sesuai data agregat yang telah dilaporkan.
Hal tersebut ia ungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/3/2023) kemarin.
Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kementerian Keuangan. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan.
Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan.
“Transaksi keuangan 349 triliun dibagi ketiga kelompok. satu transaksi keuangan mencurigakan di pegawai kemenkeu. Kemarin Ibu Sri Mulyani Komisi XI hanya Rp3 triliun, yang benar Rp35 triliun,” ungkap Mahfud.
“Kemudian, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu, itu besarnya Rp53 trilun plus sekian,” sambungnya.
Kemudian, sambung Mahfud, tansaksi keuangan kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data, sebesar Rp260 triliun.
Mahfud menegaskan jika PPATK telah melaporkan temuannya kepada Kementerian Keuangan. Namun tidak diterima langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
“Sehingga jumlahnya 349 triliun fixed, nanti kita tunjukan suratnya,” kata Mahfud.
“Ketika ditanya bu menteri, bu menterinya kaget karena ndak masuk laporannya, karena yang menerima surat by hand orang yang di situ, yang bilang ke bu Sri Mulyani, bu ndak ada surat itu,” katanya.
Mahfud yang juga Ketua komite koordinasi nasional pencegahan pemberantasan TPPU mengatakan bahwa pihaknya mendapat informasi sering kali pelaku mengambil uang secara tunai dari bank lalu dibawa dan ditukar di Singapura.
“Orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank Rp500 miliar dibawa ke Singapura ditukar dengan uang dolar,” kata Mahfud MD dalam RDPU tersebut.
Setelah itu, kata Mahfud, pelaku bakal mengatakan bahwa uang tersebut merupakan hasil judi di Singapura. “Dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah, lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, pak, itu pencucian uang, pak,” katanya.
Menurut Mahfud, ada modus pencucian uang lainnya yakni tukar koper isi uang di pesawat. “Jangan dari orang bawa koper, satu kopernya isi kertas, satu kopernya isi uang ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi,” ucapnya.
Untuk itu, Mahfud MD meminta DPR untuk mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Belanja Uang Tunai. Sebab, kata Mahfud, hal tersebut dapat mencegah korupsi dan TPPU.
“Sulit berantas korupsi itu, tolong undang-undang perampasan aset didukung pak, tolong juga batasan belanja uang kartal didukung,” katanya.
Sebelumnya. Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman menantang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)Mahfud MD untuk buka-bukaan transaksi keuangan janggal Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu saat menggelar rapat dengar pendapat, Rabu (29/3/2023).
Benny menengarai Mahfud MD mempunyai motif politik lantaran telah turut campur menjelaskan terkait transaksi keuangan janggal Kemenkeu tersebut.
“Saya termasuk yang punya prasangka jelek, atas apa yang disampaikan Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya katakan, apabila Pak Mahfud tak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik,” tegas Benny.
Menurutnya, Mahfud MD perlu terbuka terkait temuan transaksi keuangan janggal tersebut. Tujuannya, kata dia, agar pernyataan terkait temuan itu tak bersifat tuduhan belaka.
Benny pun merasa bingung dengan pemerintah dalam menyikapi temuan transaksi keuangan janggal di Kemenkeu. Apalagi, pernyataan yang dilontarkan terkait temuan tersebut kerap berbeda.
“Apalagi setelah Bu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud katakan. Maka rakyat bingung. Jangankan publik, kami anggota dewan ini, apalagi oposisi Pak Mahfud, bingung juga,” ucap Benny langsung disambut tawa peserta rapat. DO/Oz