May 20, 2024

Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M. Phil dalam Dialog Terbuka yang ditaja LSM Gebrak, di Bandung Resto, Batam Center, Kamis malam (15/6/2023). F: dok.oiketai

OIKETAI Budaya – Prof. Dr. Yusmar Yusuf, M.Phil kembali mencegat kesembronoan dan kebanalan dalam memandang identitas dan agama-agama. Identitas itu kata Yusmar, bersifat tak bersyarat dan tak disengaja. Agama-agama melekat kuat pada aspek demografis. Tidak ada yang bisa memilih lahir di mana dan beragama apa.

Guru Besar Filsafat Ilmu UNRI dan Budayawan Riau dengan pemikiran progresif-alternatif ini, hadir di Batam dalam acara dialog terbuka atas undangan Uba Ingan Sigalingging, seorang legislator Kepri yang in charge pada bidang kebudayaan.

Dalam dialog bertajuk “Kebudayaan dan Identitas” yang selenggarakan oleh LSM Gerakan Bersama Rakyat (Gebrak), di Bandung Resto, Kamis malam (15/6/2023), Yusmar mendatangi audiens dengan caranya sendiri dan segera keluar dari pakem dialog terbuka untuk duduk semeja bersama pembicara lainnya serta menolak pembatasan waktu oleh moderator.

Dipandu oleh Pieter Purek P. Pureklolong sebagai moderator, Uba tampil sebagai pembicara pertama berupa penegasan tentang teori-teori dan filsafat kebudayaan serta sejumlah narasi pengantar menuju Yusmar.

Dengan identitas yang tidak disengaja itu, kata Yusmar, seseorang tidak usah berlagak sebagai pilihan Tuhan. Identitas hanyalah kerja-kerja “logika kasar” dan tafsir-tafsir dangkal yang masuk dalam domain “kesimpulan”. Lebih tepatnya jump to conclusions dan pengabaian proses-proses dari apa menjadi siapa.

“Kita serombongan ketaksengajaan yang tengah menyelenggarakan kesesatan seraya menepuk-nepuk dada tentang tujuan yang serba tak pasti,” tutur Yusmar.

Yusmar tidak melarang politik identitas dan justru mendorongnya sebagai sebuah tindakan imperatif (barangkali terkait imperatif kategoris sebagai prinsip yang mendasari tindakan etis dalam filsafat Immanuel Kant). “Politik identitas itu bagus dan sebuah imperatif. Tapi, mempolitisasi identitas adalah pangkal masalah dan awal kiamat”.

Tentang identitas sebagai tak bersyarat, Yusmar berkisah tentang Ibrahim selaku Bapak Agama Langit, yang menolak memberi makan seorang Majusi dan mempersyaratkan baginya untuk menyembah Tuhan yang ia sembah. Tuhan lantas menegur Ibrahim, “Selama 53 tahun Aku memberi si Majusi itu makan, tanpa syarat. Engkau baru satu kali, langsung minta syarat”.

Yusmar menegaskan, identitas dan budaya merindukan “logika intuitif” dengan idiom “bulan tajuk”. “Jangan terbitkan dirimu bak bulan purnama dengan bawaan yang mengambang, silau, menderita dan teraniaya”. Manusia idealnya tampil bak bulan baru atau bulan tajuk karena dia akan terus tumbuh bak peselancar yang setia mengejar gelombang terendah.

Beralih ke soal negara dan demokrasi, negara bagi Yusmar hadir sebagai “bayangan Allah di muka bumi” [dilullah fil ardhi]; secara “impersonal” dalam tradisi Cristio dikenal “manusia” ialah “imago Dei” [citra Tuhan]; yang menyelenggarakan gerak rempak makhluk yang beredar tak diikat dengan “syarat” banal.

Dari kiri: Kepala Dinas Kebudayaan Kepri, Juramadi Esram, Pieter P. Pureklolong, Prof. Yusmar Yusuf, Uba Ingan Sigalingging, Samson Rambah Pasir, dan Sirajuddin Nur.

”Sekarang? Kekuasaan mendorong para pemda membajak langit demi mempetak-petak dan mencangkul bumi dalam gaya mengontrol rakyatnya. Lewat agen dan proyek tagline nama-nama tematik yang sampu dan membodohkan”. Sebutan-sebutan seperti “Bumi Sakinah”, “Bumi Salawat”, “Bumi Syahadah”, “Serambi Mekah” dan seterusnya, menurut Yusmar, sesungguhnya adalah cara menutupi kebobrokan pemerintahan mereka melalui pemesongan ajaran-ajaran langit yang dibajak.Sehingga negara datang untuk mengontrol rakyat atau umat.

“Semestinya; dengan sistem syuro atau syura [demokrasi], kontrol sesungguhnya berada di tangan rakyat [khotimul ummah]. Bukan sebaliknya”.

Negara dalam semangat politik identitasnya tak saja mengatur ruang-ruang publik, tapi masuk ke ruang-ruang privat [kehadiran teknologi represif bernama CCTV] yang diikuti lembaga-lembaga kontrol bergaya polisional.

Lembaga-lembaga ini tak saja mengawas, tapi juga menekan dan intimidasi. Realitas tersebut berlangsung pada seluruh negara di dunia sejak 1990-an. “Contoh politik identitas itu seperti KTP, KK dan dokumen negara untuk kepentingan warga dikaitkan dengan Anda agama apa, suku apa, minoritas dan keturunan apa,” paparnya.

Cangkang-cangkang simpulan identitas itu, demikian Yusmar, bak cangkang moluscus; suku, agama, bangsa, ideologi, yang membuat seseorang dan sekelompok orang nyaman dan gelisah. Di sini, identitas mengalami kesimpulan. Tuhan yang bernama, adalah juga Tuhan hasil konstruksi kesimpulan. “Kesimpulan adalah puncak kepongahan dan kesombongan,” tandas Yusmar. DO/mnt